Jakarta - Perbedaan antara Apple dan pemerintah Amerika Serikat (AS) tampak semakin menggemparkan. Apple bersikeras jika perintah Deperteman Kehakiman AS hanya akan merusak kemajuan teknologi yang selama bertahun-tahun telah dikembangkan demi menjaga privasi pelanggan mereka. Sementara, argumen berbeda datang dari pemerintah AS yang menilai Apple tak ingin bekerja sama dalam soal pemberantasan terorisme. Penolakan itu digambarkan sebagai sebuah "strategi pemasaran".
Diketahui, pandangan berbeda antara negara dan perusahaan asal Silicon Valley itu telah memicu ketegangan pada awal pekan ini yang dinilai bagi kebanyakan orang bagai perang antara privasi individu dan keamanan negara. Demikian seperti dikutip dari laman Channel NewsAsia di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
FBI meminta bantuan perusahaan teknologi tersebut untuk mengakses telepon penembak Syed Rizwan Farook ini dengan menonaktifkan beberapa perlindungan passcode-nya, namun sejauh ini perusahan masih tetap menolak.
Sementara, para eksekutif Apple mengatakan bahwa Kongres adalah tempat yang tepat untuk perdebatan enkripsi, bukan di ruang sidang dan seharusnya pemerintah mendukung privasi dan kebebasan sipil bukan sebaliknya.
Selain memicu ketegangan antara privasi dan keamanan negara, perbedaan pandangan ini juga telah memicu perdebatan panjang terkait seberapa besar peran penegak hukum dan intelijen untuk memantau teknologi komunikasi digital.
"Mungkin situasi akan berbeda ketika kita mendengar putusan pengadilan nanti yang dijadwalkan pada 22 Maret mendatang," kata Juru Bicara Kejaksaan California Thom Mrozek.
Departemen Kehakiman mengatakan langkah mengajukan mosi tersebut merupakan tanggapan terhadap pernyataan CEO Apple Tim Cook yang berbunyi, "jika kami meretas pelanggan kami, itu berarti kami merusak kemajuan keamanan yang melindungi pelanggan kami."
0 comments