Kabar Morning Reaksi KPK Sikapi Pelarangan Siaran Langsung Sidang E-KTP: "Itu Hak Masyarakat Untuk Tahu" - KABARMORNING

IDNUSA - Sidang perdana perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 9 Maret besok.

Pengadilan melarang stasiun televisi untuk menayangkan secara langsung atau live persidangan perkara yang bergandakan pembacaan dakwaan terhadap dua tersangka kasus itu.

Berbagai pihak pun mempertanyakan pelarangan tersebut. Apalagi sebelumnya diakui KPK bahwa kasus itu melibatkan banyak nama.

Lalu bagaimana tanggapan KPK terhadap pelarangan media menayangkan sidang itu secara live?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, institusinya berharap kerja-kerja pemberantasan korupsi harus diketahui publik secara luas. Hal tersebut dikatakannya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan juga Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami berkewajiban untuk libatkan masyarakat dari berbagai unsur. Itu hak masyarakat untuk tahu," ucap Febri di Gedug KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Febri menilai, pemberian akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengusutan kasus korupsi termasuk bagian dari amanat undang-undang.

Kendati demikian, Febri mengaku tidak bisa mencampuri kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melarang wartawan menyiarkan jalannya persidangan secara langsung.

"Terkait bagaimana teknis peliputan saat sidang, tentu pihak MA yang lebih punya otoritas," ucap Febri.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menerbitkan Surat Keputusan berisi larangan bagi media untuk menyiarkan secara langsung atau live seluruh persidangan di PN Jakpus.

Surat Keputusan (SK) larangan peliputan secara langsung tersebut berdasarkan SK Ketua PN Jakpus kelas 1A khusus nomor W10. U1/KP 01.1.17505XI.2016.01 yang ditandatangani 4 Oktober 2016. (sn)

Read more

Kabar Morning Ini Rudal Korut yang Bisa Jangkau Malaysia Sekali Tekan - KABARMORNING

IDNUSA - Tepat 1 Januari 2017 lalu, Korea Utara (Korut) menguji coba peluncuran rudal balistik antarbenua tersukses untuk pertama kalinya. Tindakan itu menuai kecaman dunia, bahkan penguasa Korut, Kim Jong-un berani sesumbar senjata terbarunya bisa menjangkau AS kapanpun saat dibutuhkan.

Peluncuran itu menumbuhkan kekhawatiran dunia, apalagi roket itu bisa diluncurkan secara mobile oleh kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut rudal. Kemampuan ini tak pernah dimiliki Korut sebelumnya, apalagi sampai sukses meluncurkannya ke udara hingga jatuh di sekitar Laut Jepang.

Sejak berseteru dengan tetangganya Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat dalam perang Korea, negara komunis ini tidak pernah berhenti menciptakan senjata baru berupa rudal. Tak hanya itu, rudal Tapeondong-2 dengan jarak jangkau 10.000 km ini juga mampu membawa nuklir.

Tidak menutup kemungkinan rudal itu diluncurkan menuju Malaysia mengingat hubungan kedua negara tengah memburuk.

Lembaga think tank yang bermarkas di Washington, AS, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencoba menggambarkan daya jangkau rudal tersebut yang disebut-sebut bisa mencapai Negeri Paman Sam.

Berikut diatas video infografis CSIS daya jangkau rudal balistik buatan Korea Utara. (mdk)

Read more

Kabar MorningDemi Ketertiban, Ormas PBB Larang Pungli dan Ogah Pasang Baliho-KABARMORNING

Tim Bina Kusuma Agung Polda Bali bertemu jajaran ormas Pemuda Bali Bersatu (PBB)

DENPASAR- Ormas Pemuda Bali Bersatu (PBB) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Pulau Bali dengan melarang anggotanya melakukan pungli atau pungutan liar maupun memasang baliho.

Larangan itu tak lain, sebagai upaya PBB demi ketertiban dan kenyamanan di Pulau Bali.

Komitmen itu disampaikan Ketua Harian PBB, Made Muliawan Arya atau De Gadjah saat menerima rombongan Tim Bina Kusuma Agung Polda Bali di Sekretariat PBB Pusat, Jalan Drupadi XII nomor 6 Denpasar Rabu (8/3/2017).

Usai pertemuan, De Gadjah menyatakan, pertemuan merupakan ajang silaturahmi untuk meningkatkan kebersamaan antara aparat keamanan dengan ormas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan Bali.

Kepada jajaran PBB, pihak Polda Bali mengingatkan tentang keberadaan dan peran ormas dalam ikut serta menjaga keamanan Bali. Selain itu, larangan aktivitas pungutan liar dan sebagainya.

Terhadap soal pungli, De Gadjah dengan tegas menyatakan, jajaran pengurus pusat telah melarang seluruh anggota agar tidak melakukan pungli kepada masyarakat apalagi terhadap masyarakat kecil.

"Ormas PBB sudah sejak tahun 2015 menginstruksikan kepada seluruh anggotanya agar tidak boleh pungli dan juga tidak memasang baliho," tegas De Gadjah yang Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar itu.

Langkah itu, sebagai bentuk komitmen dan paradigma ormas baru PBB untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan Bali. Dan kami terus berbenah ke arah yang lebih baik,"ujar De Gadjah yang juga Wakil Ketua DPRD Denpasar ini.

Pihaknya menyambut positif Pertemuan dengan pihak Polda Bali, sebagai langkah proaktif dan pendekatan persuasif yang dilakukan Polda Bali.

"Kami hargai langkah Polda Bali, dengan cara pendekatan secara kekeluargaan demi tercapainya kedamaian, keamanan, dan kenyamanan Bali yang kita cintai bersama," tukasnya. (rhm)

Read more

Kabar Morning Tenaga Kerja Asing China Bentrok dengan Pekerja Lokal Tambang di Konawe, Ini Penyebabnya... - KABARMORNING

TKA China (Ilustrasi)

IDNUSA - Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang bekerja di perusahaan pertambangan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 7 Maret 2017, terlibat perkelahian dengan puluhan pekerja lokal.

Iwan, 35 tahun, pekerja tambang VDNI, yang terlibat dalam perkelahian, mengatakan masalah ini bermula dari insiden sehari sebelumnya, Senin, 6 Maret 2017. Iwan menceritakan, Senin sore, dirinya tiba-tiba dipanggil oleh Kepala Divisi Eksa, Mr Wang.

�Pas saya dipanggil, dia langsung pukul saya, tapi saya tangkis. Habis itu saya dipeluk sama kontraktor yang juga ada di situ, baru Mr Wang ajak saya berdamai di situ,� kata Iwan di kantor Polsek Bondoala, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Selasa siang, 7 Maret 2017.

Keesokan harinya, rekan kerja Iwan yang bernama Mitra berencana menghadap ke pihak perusahaan guna mempertanyakan alasan pemukulan yang menimpa dirinya.

�Pas saya mau masuk di dalam ruangan, saya bersenggolan sama orang Cina. Di situ saya langsung didorong, terus saya berkelahi,� ujar Mitra

Saat perkelahian itu berlangsung, tiba-tiba seratusan pekerja asal Cina datang membantu rekan senegaranya itu. Rekan-rekan Mitra yang juga pekerja lokal langsung berhamburan membantu Mitra, dan terjadilah bentrokan tersebut.

Kata Mitra, perkelahian dua kelompok itu berlangsung kurang-lebih setengah jam hingga pihak kepolisian mendatangi lokasi.

Hari ini, Selasa, 7 Maret 2017, empat orang yang diduga menjadi penyebab kericuhan di dalam tambang itu telah diamankan Polsek Bondoala. Mereka adalah Iwan dan Mitra, yang merupakan pekerja lokal, serta Mr Wang dan Mr Tonton, yang merupakan WNA asal Cina.

Kepala Polsek Bondoala Ajun Komisaris C. Simanjuntak belum bisa memberikan keterangan pasti terkait dengan insiden yang terjadi di dalam lokasi perusahaan tambang nikel itu. �Saat ini kita masih menginterogasi empat orang yang terlibat dalam perkelahian. Sementara yang mengaku telah dipukul kita sudah suruh dia untuk visum,� kata Simanjuntak.

Simanjuntak mengakui kesulitan dalam merampungkan berkas acara perkara (BAP) karena TKA asal Cina tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.

�Kita sudah hadirkan penerjemah bahasa untuk melancarkan proses interogasi terhadap orang Cina ini. Kemarin itu kita sudah terima laporan dari Iwan, yang mengaku telah dipukul. Hari ini juga, TKA asal Cina juga melapor balik,� ujar Simanjuntak, Selasa, 7 Maret 2017.

Di Polsek itu, terlihat puluhan pekerja lokal menunggui rekannya yang sedang diperiksa oleh anggota kepolisian. (tp)

Read more

Kabar Morning Daripada Dukung Ahok, Pengurus Golkar ini Lebih Pilih Mundur - KABARMORNING

Aburizal Bakrie dan Dedy Arianto

IDNUSA - Internal Partai Golkar dipastikan pecah suara dalam putaran kedua Pilkada Jakarta 2017.

Sudah beberapa kader beringin terang-terang menolak keputusan DPP-nya mendukung pasangan calon nomor urut 2, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Sebut saja Ketua Departemen bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Golkar, Dedy Arianto.

Mantan aktivis mahasiswa 98 tersebut bahkan sudah menyuarakannya dari putaran pertama, jauh sebelum Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Siti Hediati Harijadi atau Titiek Soeharto.

Ia pun tak gentar mendapat sanksi partai atas sikapnya itu.

"Saya mohon maaf karena keputusan ini bertentangan dengan aqidah (keyakinan agama) saya. Terlebih lagi Ahok telah sangat jelas melukai perasaan umat Islam, tidak ada pilihan lagi bagi saya," ujar politisi muda yang akrab disapa Uu ini.

Uu menjelaskan, keputusan itu bukan didasari alasan aqidah semata, tapi juga pertimbangan-pertimbangan logis. Antara lain, dalam penilaiannya, Ahok adalah pengkhianat partai.

Ahok dengan gampangnya mundur dari anggota DPR Fraksi Golkar dan bergabung Partai Gerindra demi jabatan calon wakil gubernur DKI. Belakangan setelah menjadi wagub, Ahok justru hengkang dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

"Saya tak mau dianggap tak mematuhi partai, makanya lebih baik saya mundur dari pengurus," tukasnya.

Sementara Titiek berpendapat dukungannya untuk paslon nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah hak pribadi. Ia merasa tidak melanggar aturan partai. Lagipula, menurut putri pendiri Golkar, Soeharto itu, tidak ada atribut partai digunakannya saat menyatakan dukungan kepada Anies-Sandi.

"Salahnya di mana?" tegas Titiek.

Pilihannya ini juga didasari keyakinan yang ia anut. (rm)

Read more

Kabar MorningPertuni Tabanan Juarai Utsawa Dharma Gita se-Bali-KABARMORNING

TABANAN- Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Tabanan menjuarai Lomba Utsawa Dhama Gita bagi penyandang Disabilitas se-Bali tahun 2017.

Sebelumnya prestasi sama diraih tahun 2014, Rombongan Pertuni Tabanan ini diterima oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti di ruang kerjanya, Rabu (8/3/2017).

Hadir dalam audensi tersebut Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa Sekretaris Dinas Sosial Dewa Nyoman Sumerta mengatakan Lomba Utsawa Dharma Gita adalah lomba yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan melibatkan para penyandang disabilitas.

"Dalam lomba Utsawa Dharma Gita yang diselenggarakan di Denpasar 16 Februari 2017 lalu,  Pertuni Tabanan meraih juara Umum,� jelasnya.

Sekretaris Pertuni Tabanan Agustinus Rudi mengatakan, pihaknya berharap Pertuni dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan serta dapat dibimbing dan dibina dalam berwirausaha.

Pihaknya memohon bantuan dan dukungan agar Pertuni dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkab Tabanan.

"Kami juga berwirausaha  dengan keahlian memijat.� ungkapnya. Saat ini, Pertuni belum memiliki tempat yang tetap sehingga terpaksa meminjam kantor Dinas atau tempat lainnya.

Bupati Eka memberikan apresiasi kepada Pertuni Tabanan atas prestasi membanggakan yang telah diraih.

�Selamat kepada Pertuni Tabanan atas prestasi ini. Apalagi ini merupakan kedua kalinya meraih juara umum di Lomba yang sama di tahun 2014.

Terkait kantor Pertuni pihaknya mengungkapkan mereka dapat memakai salah satu kompleks perumahan Dinas Wanasara sebagai tempat kegiatan.

�Kita memiliki rumah Dinas Wanasara, Pertuni Tabanan dapat memakai salah satunya.  Disana juga ada bale banjar dan suasananya tenang,� imbuh Bupati Eka.

Bupati Eka siap membantu, diharapkan untuk masing-masing pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosal, ataupun dinas lainnya, agar dapat dilatih kembali, ditempatkan, sehingga kemampuan mereka dapat disalurkan dan taraf hidupnya bisa berkembang dengan baik.(gus)

Read more

Kabar Morning Tambal Jalan Berlubang Tanpa Pamrih, Pria Ini Sita Perhatian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo - KABARMORNING

IDNUSA - Meski pemerintah menganggarkan perawatan dan perbaikan jalan, masih banyak ditemui jalan-jalan berlubang.

Terlebih di musim penghujan seperti ini.

Tak jarang, jalan berlubang itu membuat jatuh para pengendara motor, terutama pengendara roda dua.
Bahkan, ada yang berujung hilangnya nyawa.

Ternyata, ada saja orang baik yang peduli dengan jalan berlubang itu dan melakukan perbaikan tanpa mendapat bayaran.

Meskipun menambal jalan bukan tugas mereka.

Hal itu dikabarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam postingannya di akun Instagramnya, @ganjar_pranowo, Rabu (8/3/2017).

"Sedulur kita ini secara ikhlas berinisiatif untuk menambal jalan berlubang di desanya. Ini teladan untuk kita semua. Lecutan spirit bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam pembangunan. 'Talk less do more' inilah wujud nyatanya. Anda berani??," tulis Ganjar.

Sedulur kita ini secara ikhlas berinisiatif untuk menambal jalan berlubang di desanya. Ini teladan untuk kita semua. Lecutan spirit bagi kami untuk bekerja lebih keras dalam pembangunan. 'Talk less do more' inilah wujud nyatanya. Anda berani??

A post shared by Ganjar Pranowo (@ganjar_pranowo) on Mar 8, 2017 at 4:24am PST

Penelusuran TribunSolo.com, lelaki yang dimaksud Ganjar bernama Sudarto.

Sudarto menambal jalan berlubang di wilayah Grobogan sejak tahun 1999.

Hal itu diketahui dari postingan @humasjateng.

"Sudarto sejak 1999 ikhlas memperbaiki jalan berlubang, Gub @ganjarpranowo brtmu dg Sudarto d ruas jalan kab, Russ Danyang-Kuwu km13 Grobogan," tulis Humas Jateng.

Sudarto sejak 1999 ikhlas memperbaiki jalan berlubang, Gub @ganjarpranowo brtmu dg Sudarto d ruas jalan kab, Russ Danyang-Kuwu km13 Grobogan pic.twitter.com/rIgr2Ec0ya

� Humas Jateng (@humasjateng) March 8, 2017

Merespon postingan Ganjar, netizen pun mengapresiasi langkah Sudarto.

Meski ada juga yang menilai cara menambal Sudarto dengan menggunakan batu bisa membahayakan pengedara roda dua.

"Sangaaaaarr," tulis @albertusandi.

"Keren bapak...," tulis @lela_marina.

"Tambalan seperti itu sdh bgus tuk roda 4 atau lbh...tp bagi roda 2 ttp membahayakan serta bahaya bagi yg lain...jika batu itu terkena ban mobil secara tipis batu bisa mental..salam hormat," tulis @ari_wibowo.

Cerita penambal jalan berlubang secara sukarela juga terjadi di Sragen.

Dikutip dari Joglosemar.co, Rabu (15/2/2017), penambal jalan tersebut bernama Mbah Sadiyo (65), seorang tukang rosok  asal Dukuh Grasak Wetan, RT 32/11, Gondang, Sragen.

Sudah hampir 5 tahun rajin menambali jalan rusak di wilayah sekitar.

TAMBAL JALAN- Sadiyo (65), tukang rosok asal Dukuh Grasak Wetan RT 32/11, Gondang, saat menambal lubang jalan di jalur Tunjungan-Gondang yang belakangan banyak mencelakakan karena kondisinya rusak parah dan berlubang, Rabu (15/2/2017). ( Joglosemar/Wardoyo)

Hebatnya lagi, kakek empat anak lima cucu itu bahkan rela menyisihkan sebagian hasil jualan rosoknya hanya demi membeli semen agar bisa menambal lubang di jalan raya Gondang, Sambungmacan dan sekitarnya yang dilaluinya setiap hari.

Termasuk, Rabu (15/2/2017) siang kemarin, ketika Joglosemar tak sengaja menjumpainya tengah menambal lubang di jalur Tunjungan-Gondang yang belakangan sering mencelakakan pengendara.

�Tiap hari ya begini Mas. Kalau pas keliling nemui lubang besar, langsung saya tambal. Kasihan kalau sampai ada yang jatuh dan celaka,� paparnya.

Kegiatannya itu sudah ia lakoni sejak 2012 silam hingga sekarang.

Menurutnya, aksi itu ia lakukan atas inisatif pribadinya yang banyak disuguhi fenomena banyaknya kecelakaan dan korban di jalan rusak di wilayahnya.

Demi bisa melakukan niatnya menutup lubang, setiap hari di becaknya tak lupa terselip semen, koral, ember, alat cor dan perata.

Semua itu dibelinya dari uangnya sendiri dan setia menemani petualangannya mencari rosok. (tn)

Read more

Kabar Morning WOW! Fatwa Ade Armando: Jenazah Pendukung Ahok Itu Termasuk Syahid, Tak Perlu Disholati - KABARMORNING

IDNUSA - Tokoh Yayasan Paramadina yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), kembali membuat ulah.

Di akun Facebook, Ade Armando menegaskan bahwa jenazah para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak perlu disholatkan karena pendukung Ahok mati syahid.

�Sikap masjid yang menolak memandikan dan menshlatkan jenazah pendukung Ahok harus dipandang sebagai penghormatan mereka terhadap pendukung Ahok karena meninggal saat mendukung Ahok adalah mati syahid,� tulis Ade Armando.

Pesan khusus untuk keluarga pendukung Ahok pun disampaikan Ade Armando.

�Jadi jangan sedih kalau jenazah saudara Anda yang mendukung Ahok ditolak untuk diurus oleh masjid di sekitar Anda. Meninggal saat memperjuangkan Ahok adalah mati syahid dan karena itu ruhnya langsung diterima di surgaNya,� tulis Ade Armando.

Pernyataan Ade mengundang reaksi keras dari banyak kalangan. Aktivis sosial media Eko Widodo di akun Twitter @ekowBoy menulis,

�Ade Armando: Pendukung ahok tidak perlu disholati karena mereka mati syahid. Mari kita aminkan.. Semoga bani taplak mati syahid semua.�

Berikut tulisan lengkap Ade Armando:

JENAZAH PARA PENDUKUNG AHOK MEMANG TIDAK PERLU DISHOLATI KARENA MEREKA MATI SYAHID...

Ternyata ada banyak ulama yang menyatakan bahwa mereka yang mati syahid (meninggal saat memperjuangkan ayat-ayat Allah) tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu dishalatkan.

Pendapat ulama ini menjadi penting karena artinya keluarga pendukung Ahok tidak perlu sedih seandainya masjid dan komunitas di sekitarnya tidak mau mengurus jenazah pendukung Ahok.

Sikap masjid yang menolak memandikan dan menshlatkan jenazah opendukung Ahok harus dipandang sebagai PENGHORMATAN mereka terhadap pendukung Ahok karena MENINGGAL SAAT MENDUKUNG AHOK ADALAH MATI SYAHID.

Memang tidak semua ulama berpandangan demikian. Dalam Islam, lazim ada keragaman pendapat. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah fakta bahwa sebagian ulama menganggap bahwa jenazah tidak harus disholati kalau ia meninggal saat menegakkan kebenaran.

Jadi jangan sedih kalau jenazah saudara Anda yang mendukung Ahok ditolak untuk diurus oleh masjid di sekitar Anda. Meninggal saat memperjuangkan Ahok adalah mati syahid dan karena itu ruhnya langsung diterima di surgaNya.

Read more

Kabar Morning Setya Novanto Kepleset Lidah Soal Penerimaan Duit Haram e-KTP - KABARMORNING

IDNUSA - Mantan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku kenal dengan seorang pengusaha yang kabarnya berperan membagi-bagi uang selama proses pembahasan proyek e-KTP di DPR, Andi Agustinus atau Andi Narogong.

"Kalau saudara Andi pernah ketemu saya, tapi dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku Bendahara Umum," ungkap Novanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Walau begitu, Novanto menjelaskan bahwa tak pernah berkomunikasi lagi dengan Andi semasa dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Engga ada. Itu kita lihat dalam persidangan lah. Yang jelas saya tidak pernah mengurus-ngurus masalah anggaran, karena sebagai pimpinan fraksi kita hanya menerima laporan-laporan yang semuanya dilakukan ketua-ketua komisi dimana ketua komisi melaporkan secara oral," jelas dia.

"Sebulan sekali pleno masalah anggaran, semuanya mekanismenya ada di panitia anggaran yang ada di Banggar dan komisi-komisi terkait dalam hal ini Komisi II. Jadi selaku pimpinan fraksi tida ada urusan-urusan mengenai masalah anggaran. Sebagai Ketua Fraksi dalam memutuskan segala tidak bisa sendiri. Partai waktu itu ada 101 Anggota Golkar di DPR jadi kalau memutuskan harus dengan fraksi-fraksi lain," sambung Ketua DPR RI ini.

Novanto sempat kepleset lidah saat ditanyakan apakah dirinya pernah menerima uang sebesar Rp 150 miliar dari Andi Narogong. Dia bilang tidak pernah, namun akan menerima.

"Nggak bener. Akan. Kalau akan itu pernah atau enggak?" katanya sambil masuk ke dalam mobilnya dan berlalu.

Namun, selang beberapa menit, Setnov kemudian menghubungi wartawan via telepon untuk mengklarifikasi ucapannya.

"Mengenai dakwaan akan menerima Rp 150 miliar, kami tidak pernah menerima. Gak usah akan, bicarapun tidak pernah," tegasnya. (rm)

Read more

Kabar MorningBupati Eka Motivasi Generasi Muda Tekuni Tata Rias Bali -KABARMORNING

TABANAN- Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mendorong generasi muda agar serius menekuni tata rias pengantin Bali yang merupakan salah satu unsur adat Budaya Bali.

Seni ini harus dibudidayakan, diakrabkan, dan dikenalkan kembali ke generasi muda maupun masyarakat tanpa melupakan �Pakem� dari seni tata rias tersebut.

"Karena seni ini dapat membawa aura positif serta berperan dalam pelestarian budaya Bali," ujar Bupati Eka saat menerima Audensi Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin (HARPI) Tabanan, Rabu (8/3/2017).

Dengan adanya seni tata rias pengantin membuat pengantin tidak hanya asal cantik saja, tapi juga membawa roh/ aura dan budaya positif.  Selama ini orang hanya tau itu-itu saja, tapi mana yang mempunyai akar budaya dan warisan leluhur perlu djukkan dikenalkan kembali ke Generasi muda.

"Mudah-mudahan seni ini bisa berperan bagi masyarakat kita, baik di Tabanan maupun di Bali� ujarnya.

Bupati Eka mengatakan dalam mengenalkan seni tata rias pengantin ini dibutuhkan adanya inovasi yang bisa membuat generasi muda menjadi tertarik.

�Buat sesuatu yang unik, yang orang tidak tahu, Kita harus jemput bola, jangan diam. Kita juga bisa latih kader bali yang berminat terhadap tata rias bali,� tukasnya.

Bupati Eka mengatakan seni tata rias pengantin ini harus di atur dengan baik �Seni ini harus dimanage dengan baik. Misalnya pada Hut Kota kita kemas yang bagus dan semenarik mungkin, perlihatkan pengantin yang jalan di panggung serta kadernya. Dan kalau perlu buatkan dokumentasi seperti buku, sehingga bisa diingat masyarakat.� katanya

Seni ini dapat dimasukkan ke event-event tertentu dan tidak hanya parade budaya saja. �Tidak hanya di parade Budaya saja, namun juga bisa turun ke kabupaten buat eventnya sendiri supaya masyarakat lebih paham.

Misalnya ada festival, masukkan program seni tata rias pengantin itu ke dalamnya.

Bupati Eka menambahkan agar Harpi Bali selalu menjalin komunikasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait.

� Jalin komunikasi dan koordinasi dengan  pemerintah maupun dengan dinas-dinas terkait karena seni seperti ini memiliki pasar tersendiri, pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung ke masyarakat,� imbuhnya.

Ketua Harpi Tabanan Sagung Oka Pradnyawati mengucapkan terima kasih kepada Bupati Eka yang telah menyambut hangat Harpi Tabanan. Dikatakannya pelantikan Harpi Tabanan sendiri telah dilaksanakan tanggal 28 Februari lalu.

 �Kami berharap dukungan dari pemerintah Tabanan untuk dapat membangkitkan seni tata rias pengantin ini di Tabanan. Kami bergerak di bidang tata rias pengantin dan kami juga mengadakan pelatihan� ujarnya. (gus)

Read more

Kabar MorningSiapkan Calon Pemimpin, Yuuk..Daftar XL "Future Leaders "Global Thinking". -KABARMORNING

JAKARTA- PT XL Axiata (XL Axiata) kembali memberi kesempatan luas kepada generasi muda di Tanah Air untuk bersaing masuk program XL Future Leaders (XLFL) Global Thinking yang akan mempersiapkan calon pemimpin yang mampu bersaing secara global di masa mendatang.

Melanjutkan komitmen perusahaan menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan di bidang pendidikan, Untuk itu XL Axiata akan kembali menghadirkan program XL Future Leaders (XLFL) Global Thinking di tahun ini.

"Kesempatan untuk mengikuti program XLFL kembali dibuka mulai 6 Maret 2017 hingga 6 Juni 2017," sebut Vice President Corporate Communication XL Axiata, Turina Farouk dalam keterangan tertulisnya diterima Kabarnusa.com, Rabu (8/3/2017).

Turina mengatakan, tahun ini akan menjadi tahun keenam bagi Program XLFL Global Thinking.

Jadi sudah ada 5 angkatan yang terbentuk dengan 3 angkatan di antaranya telah menyelesaikan program. Total, program ini telah mentransfer ilmu dan pengetahuan mengenai kepemimpinan dan berbagai keahlian berorientasi masa depan bagi 700 peserta.

"Kembali kami membuka kesempatan bagi para mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan berbagai manfaat melalui program yang sangat bagus ini,� ucapnya.

Untuk bisa mengikuti program berdurasi 2 tahun ini, syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah berstatus sebagai mahasiswa aktif, berusia maksimal 21 tahun. Saat mendaftar sedang menempuh tahun pertama atau kedua program S-1, terbuka untuk semua jurusan, serta memiliki IPK minimal 2,8.

Program XLFL ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk program XLFL tahun ini, jumlah peserta yang diterima berjumlah minimal 120 orang terpilih melalui serangkaian seleksi ketat yang diadakan oleh XL. Tidak ada kuota khusus untuk masing-masing daerah pada saat seleksi peserta dilakukan.

Para mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program XL Future Leaders dapat mengikuti seleksi dengan melakukan registrasi secara online via website join.xlfutureleaders.com yang dapat dilakukan mulai 6 maret hingga 6 Juni 2017.

Bagi peserta yang lulus registrasi online akan diumumkan pada bulan Juli 2017. Peserta yang lulus registrasi online akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Bahasa Inggris dan Interview yang diadakan pada bulan Juli 2017. Peserta yang lulus tahap ini akan diumumkan pada bulan Agustus 2017.

Tahap selanjutnya yang harus diikuti oleh calon peserta program XLFL adalah FGD dan Interview, yang diadakan pada bulan Agustus �hingga September 2017. Pengumuman peserta yang lulus tahap ini, dan sekaligus menjadi peserta XLFL batch 6, akan diumumkan pada bulan Oktober 2017. Pengumuman kelulusan dari setiap tahap seleksi akan disampaikan melalui official website dan media social XLFL.

Untuk dapat menyosialisasikan program XLFL kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, Tim XL Axiata akan melakukan roadshow ke berbagai universitas di 25 kota yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.

Roadshow program XLFL ini akan berlangsung pada April - Mei 2017. Pada roadshow ini, XL Axiata akan menjelaskan mengenai program XLFL batch 6 kepada para mahasiswa serta akan ada takshow interaktif dan sharing session.

Proses pendidikan dan bimbingan peserta XLFL batch 6 akan mengacu pada kurikulum yang dirancang oleh XL, bekerjasama dengan Cognition, yaitu sebuah lembaga pendidikan global yang telah mengembangkan kurikulum program sejenis dan kini telah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia.

Pada kurikulum ini, peserta akan mendapatkan materi yang menekankan 3 kompetensi, yaitu komunikasi efektif, jiwa kewirausahaan dan inovasi, serta pengelolaan perubahan.(gek)

Read more

Kabar MorningKurangi Besaran Beasiswa Pelajar Miskin, Ini Alasan Pemprov Bali -KABARMORNING

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra (foto:humas pemprov bali)

DENPASAR- Pengurangan nominal beasiswa miskin khususnya bagi SMA/SMK swasta dimaksudkan untuk  menyamakan besaran beasiswa yang diterima siswa miskin yang tercover dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra menangapi sorotan terhadap kebijakan Pemprov Bali dengan mengurangi nominal beasiswa miskin khususnya bagi SMA/SMK swasta.

Mengutip keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menyamakan besaran beasiswa yang diterima siswa miskin yang tercover dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Tahun anggaran 2017m Pemprov mengambil kebijakan menyesuaikan besaran beasiswa miskin yang diterima siswa SMA/SMK swasta.

Sebelumnya, siswa miskin SMA memperoleh beasiswa sebesar Rp. 2 juta/tahun, sementara siswa miskin SMK memperoleh beasiswa sebesar Rp. 3,2 juta/tahun.

"Mulai tahun ini, beasiswa miskin bagi siswa SMA/SMK swasta disesuaikan menjadi Rp. 1 juta<" sebut Mahendra dalam keterangan resminya Rabu (8/3/2017).

Selain menyesuaikan dengan kebijakan pusat (program KIP,red), kebijakan ini bertujuan menghindari munculnya kecemburuan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

"Intinya biar tidak ada perlakuan beda antara sekolah negeri dan swasta," tegas dia.

Pengurangan nominal beasiswa, maka jumlah penerima beasiswa miskin akan semakin banyak dan merata. "Kalau dengan Rp. 1 juta, anak miskin yang bisa dibantu sebanyak 100 orang. Kalau beasiswanya Rp. 3 juta, yang dapat hanya 30 anak," ungkapnya.

Kendati begitu dia menilai masukan anggota dewan untuk mengembalikan besaran beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta merupakan sesuatu yang wajar.

Karenanya, Pemprov Bali tetap akan melakukan kajian terhadap masukan tersebut. Pada bagian lain, Dewa Mahendra menginformasikan bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran beasiswa miskin sebesar Rp. 8 miliar. (rhm)

Read more

Kabar Morning Namanya Disebut dalam Kasus EKTP, Ahok: Mana ada! Sembarangan - KABARMORNING

IDNUSA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membantah namanya tidak masuk dalam proyek dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Mana ada (nama gue)! Sembarangan," kata Ahok di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Ahok yang kini berstatus sebagai calon gubernur DKI Jakarta mengakui pada saat dirinya menjabat anggota komisi II DPR

Meski begitu, saat duduk sebagai anggota komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahok

ia mengakui sempat melakukan pembahasan proyek e-KTP namun membantah namanya terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

"Gue ikut bahas, tapi mana mungkin gue ikut-ikutan," kata Ahok.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin kemarin Ahok membantah pernah menerima fee proyek e-KTP, setelah ditanya mengenai beredar daftar penerima fee proyek e-KTP di media sosial. Daftar tersebut mencantumkan nama Ahok saat menjadi Anggota Komisi II DPR RI untuk tahun 2009-2014.

"Saya waktu itu keras saja kenapa ada seperti itu. Saya paling keras menolak e-KTP," tegasnya Ahok Senin kemarin.

Ia sendiri justru mempertanyakan daftar nama-nama penerima fee proyek e-KTP. Ia mengaku tidak tahu isu tersebut menjadi viral di dunia maya.

"Enggak tahu saya. Itu cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak?," tanyanya.

Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

Sejauh ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Kamis (9/3/2017) besok, Sugiharto dan Irman akan menjalani persidangan di gedung Tipikor, Jakarta.

Sugiharto dan Irman dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan e-KTP senilai Rp6 triliun. (ar)

Read more

Kabar Morning Survei Tunjukkan Kepolisian Lembaga Paling Korup - KABARMORNING

IDNUSA - Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara.

Manajer Departemen Riset Transparency Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko menuturkan hasil dari GCB 2017 memberikan gambaran bahwa korupsi masih terjadi dalam sektor layanan publik. Ketika berinteraksi dengan layanan publik, lebih dari sepertiga masyarakat harus membayar suap.

"Polisi urutan pertama, 39 persen publik menganggap polisi adalah lembaga paling korup, kemudian disusul legislatif (37 persen), legislatif daerah (35 persen), birokrasi (35 persen), dan kementerian (31 persen)," kata dia di Jakarta, Selasa (7/3).

Angka tersebut merupakan rerata kondisi yang terjadi di Asia Pasifik. Laporan se-Asia Pasifik ini adalah hasil yang didasarkan pada jawaban 21.861 responden di 16 negara. Di tiap negara, sampel survei diperhitungkan secara proporsional menjadi perwakilan nasional dari semua orang dewasa di negara tersebut.

"Di Indonesia, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka yang diselenggaraakn oleh Efficience3, sampel dikelompokkan berdasarkan daerah dan tingkat urbanisasi. Kalangannya adalah rumah tangga yang dipilih secara acak," kata dia.

Penelitian lapangan berlangsung dari Juli 2015 sampai Januari 2017. Kuesioner diterjemahkan ke dalam bahas lokal untuk masing-masing negara. Pengambilan data di Indonesia sendiri dilakukan pada 26 April sampai 27 Juni 2016.

Hasil GCB 2017 ini menunjukan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik itu perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower. Pemerintah harus menepati janji untuk memberantasan korupsi, termasuk komitmen untuk memenuhi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko. (rol)

Read more

Kabar Morning Sampah Kabel, Plt Gubernur: Ada Indikasi Kejahatan Serius - KABARMORNING

IDNUSA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta pihak kepolisian menyelidiki temuan sampah kabel di gorong-gorong sepanjang Jalan Gatot Subroto (Gatsu), Jakarta Selatan.

Meski saat ini sampah kabel hanya ada di Jalan Gatot Subroto, namun jika nantinya ditemukan di lokasi lain, Sumarsono menilai adanya indikasi kejahatan serius, terlebih pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang menangani masalah banjir akibat curah hujan yang tinggi.

"Itu soal serius, apapun juga mentalitas untuk masukan sampah ke gorong-gorong, saya kritik mereka tidak peduli dengan Jakarta dan itu ada niat jahat dibelakangnya," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/3/2017).

"Waktu kita berusaha keras menaggulangi banjir kok orang pada menyumbat gorong-gorong supaya banjir," keluhnya.

Sumarsono menduga subkontraktor PLN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sampah kabel tersebut. Ia pun meminta Pemprov segera berkoordinasi dengan PLN untuk mengklarivikasi temuan sampah kabel tersebut.

"Tapi kemungkinan besar kerjaan ini, mungkin ya, jaringan mungkin bukan PLN langsung, kadang sub kontraktor. Saya harap hari ini bisa koordinasi dengan PLN untuk minta klarifikasi," tegasnya.

Diketahui di Jalan Gatot Subroto sempat tergenang setelah hujan deras pada Kamis (2/3/2017) petang. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Kuningan Barat dan petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan menyusuri gorong-gorong di depan Wisma Mulia.

Mereka juga menyusuri gorong-gorong depan Gedung Jamsostek. Hasilnya, mereka kembali menemukan kulit kabel yang menyebabkan jalan protokol tersebut terendam banjir. (ar)

Read more

Kabar Morning Sandiaga: Meski Gubernur Galak Setengah Mati, Masih Ada Aparat Nakal - KABARMORNING

IDNUSA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengamini keluhan soal masih adanya pegawai nakal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Keluhan itu didapat Sandiaga saat menghadiri diskusi bersama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Rabu (8/3/2017).

"Walaupun Gubernur galak setengah mati, saat ini masih ada aparat nakal," kata Sandiaga, di Kadin DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Sandiaga menyatakan memiliki cara agar bisa menghilangkan PNS nakal di Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan akan menerapkan sistem apresiasi, motivasi, dan amputasi.

Sistem itu dia terapkan juga saat memimpin perusahaan. Untuk aparat berprestasi, Sandiaga akan memberikan apresiasi dalam bentuk pengunguman ke publik. Kemudian bila aparat belum bekerja baik, harus dimotivasi.

"Kami akan bertemu berdua dan akan bilang 'jangan gitu dong.' Kami akan berikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri," kata Sandiaga.

Namun, bila PNS itu masih bandel setelah diperingatkan, dia memastikan akan memberikan tindakan keras berupa pemecatan. Sikap tegas akan diambil agar dapat menjadi contoh bagi yang lain. (kp)

Read more

Kabar Morning Bagaimana Kabar Uang 100 Juta Densus 88 untuk Keluarga Siyono? - KABARMORNING

IDNUSA - Maret 2016 lalu, Suratmi, isteri Siyono mendatangi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta untuk mengadukan perihal kematian suaminya yang ia nilai tidak wajar.

Selain meminta pendampingan hukum, ia menyerahkan uang damai dua gepok yang diterimanya dari Densus 88. Belakangan diketahui bahwa uang tersebut berjumlah 100 juta rupiah.

Dalam hal ini, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengungkapkan uang yang dimaksud masih berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku sudah meminta KPK untuk mengusut asal muasal uang tersebut.

�Dalam kasus Siyono, sejak setahun lalu, ada kita temukan uang 100 juta. Dan pasca Siyono, kami membuat tim 13 Komnas HAM yang terdiri dari tokoh masyarakat juga. Uang itu sudah kita laporkan ke KPK dan kita minta teman-teman PPATK untuk menelusuri uang itu,� ungkapnya pada Kiblat.net, Rabu (08/03).

Maneger melihat bahwa pelaporan ke KPK sudah tepat. Karena institusi ini masih dipandang independen dan yang dilaporkan ini adalah oknum-oknum dari kepolisian.

�Kita sudah minta ke KPK untuk minta diusut. Karena begini, suatu lembaga yang kita pandang -di samping otoritas dan akuntabilitasnya- dan anggap independen kan adalah KPK, yang kita laporkan adalah oknum dari temen-teman kepolisian yang memberikan uang. Nah karenanya kita laporkan ke KPK,� ungkapnya.

Ia pun mengaku, sampai saat ini KPK masih belum memberi kejelasan uang 100 juta yang diberikan Densus 88 ke keluarga Siyono. Saat ini pun masih terus dilakukan komunikasi dengan KPK terkait status uang tersebut.

�Ini harus dipastikan uangnya APBN atau non APBN. Dan jika APBN, apakah memenuhi akuntansi negara, kalau tidak memenuhi, apa namanya. Komnas masih berkomunikasi dengan KPK, dan KPK ini belum mendapatkan serinci itu terkait status ini. Kita sudah minta ke KPK untuk diusut,� pungkasnya. (kb)

Read more

Kabar MorningJepang Ingin Tingkatkan Kerja Sama Pertanian dengan Tabanan-KABARMORNING

TABANAN- Consulate-General of Japan Hirohisa CHIBA berharap kerja sama antara Pemerintah Jepang dengan Provinsi Bali khususnya Kabupaten Tabanan dalam bidang pertanian dan lainnya dapat lebih ditingkatkan..

Hal itu disampaikan Hiroshia dalam kunjungan Konsulat Jepang saat diterima Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima kunjungan Consulate-General of Japan Hirohisa CHIBA di ruang kerjanya, Rabu (8/3/2017). 

Kunjungan ini sekaligus silaturahmi dan pengenalan diri Hirohisa CHIBA yang baru menjabat Consulate General Jepang di Bali mulai Mei 2016 lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa.

Hirohisa mengatakan, tujuan kunjungan ke Tabanan ini selain dalam rangka silahturahmi juga untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang terutama di bidang pertanian. Serta memberikan keamanan bagi orang ataupun wisatawan Jepang yang berkunjung ke Bali, khususnya Tabanan.

Tabanan sebagai Kabupaten yang memiliki destinasi pariwisata yang menarik, bidang keamanan sangat penting untuk tetap dijaga sehingga kepariwisataan Tabanan terus berkembang.

"Kami juga mohon agar orang Jepang yang berwisata atau tinggal di Tabanan dapat terus dijaga keamanannya,� ujar Hiroshia.

Bupati Eka  menyampaikan apresiasi atas kunjungan Konsulat Jepang ke Kabupaten Tabanan.  Diharapkan kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan.

Bupati Eka menjelaskan saat ini Tabanan juga telah menjalin kerja sama dengan Toyama Jepang, diantaranya penyediaan mesin hidroelektrikal �Pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Toyama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air hidroelektrikal di Jatiluwih.

Dengan adanya mesin ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani dan memudahkan mereka dalam memasok beras,� jelasnya.

Pihaknya akan terus menjaga daerah destinasi pariwisata yang ada di Tabanan agar memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan.  Pihaknya juga berharap agar kerja sama yang berlangsung terus terjaga dengan baik.

�Kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang ada di Tabanan jumlahnya sangat banyak, seperti di Tanah Lot kami kedatangan 5000-25.000 wisatawan setiap harinya, kita akan selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan.

Kami juga berharap kerja sama yang terjalin antara Pemkab Tabanan dengan Jepang, khususnya Pemkot Toyama dapat terjalin dengan baik,� imbuhnya. (gus)

Read more

Kabar MorningPeradah Indonesia Gelar Pendidikan Kepemimpinan Nasional di Bali-KABARMORNING

Panitia Pakemnas berikan keterangan pers (foto:kabarnusa)

DENASAR- Peradah Indonesia menggelar Pendidikan Kepemimpinan Nasional ( Pakemnas ) di Bali yang rencananya akan dibuka Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang.

Kegiatan sebagai bentuk kebangkitan kaum muda hindu untuk berperan sebagai kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Peradah Indonesia sebagai organisasi pemuda Hindu satu-satunya yang diakui pemerintah menggelar  Pakemnas  sebagai bentuk kebangkitan kaum muda hindu untuk berperan sebagai kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ( DPN ) Peradah Indonesia D. Suresh Kumar mengungkapkan. Pakemnas akan dihadiri seluruh kader peradah seluruh Indonesia.

"Secara esensi Pakemas untuk proses peningkatan kapasitas kemampuan dan pengembangan SDM khususnya di bidang kepemimpinan" jelas Suresh di Denpasar Rabu (8/3/2017)..

Kegiatan berlangsung 9-12 Maret 2017 dipusatkan di Denpasar, Bali sebagai tuan rumah even nasional tersebut.

Ketua Panitia I Kadek Adiawan, menambahkan selain pelatihan, juga merumuskan kebijakan organisasi di berbagai tingkatan dengan membangun konsolidasi dan komunikasi antar kader peradah Indonesia.

Kegiatan mengagendakan beberapa program sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas pemuda Hindu , yang sesuai dengan tema " Satya Bhakti Prabu : Bekerja dan Berkarya Melayani Sesama "

Acara mengagendakan tiga kegiatan yaitu sarasehan nasional, pendidikan kepemimpinan nasional dan bhakti sosial yang meliputi pengobatan gratis dan penghijauan.

Pakemnas dibuka Ketua MPR Oesman Sapta, yang rencananya dihadiri menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Sejumlah narasumber diantaranya Staff Khusus Presiden AA Ari Dwipayana, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI Prof I Ketut Widya, anggota DPR RI Komisi XI IGA Rai Wijaya, dan Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Gede Bang Bung Buruan Manuaba. (wan)

Read more

Kabar Morning Djarot Malah Senang Dirinya dan Ahok Dikalahkan Anies-Sandi di Survei - KABARMORNING

IDNUSA - Calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno mampu mengungguli petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI. Hal itu berdasarkan pada data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku senang hasil dari survei tersebut. Karena hal itu adalah sebuah masukan bagi dirinya, Ahok dan tim pemenangannyan untuk terus berjuangan merayu hati masyarakat Jakarta.

"Saya malah senang karena itu sebagai masukan buat kita," ujar Djarot di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Tengku Umar, Jakarta, Rabu (8/3).

Menurut mantan Wali Kota Blitar ini, dirinya tidak khawatir dengan adanya hasil survei. Pasalnya pada saat Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, dalam tiap survei juga kalah dengan Fauzi Bowo pada 2012 silam.

Sehingga menurut Djarot, yang terakhir yang menjadi faktor penentu kemenangan adalah masyarakat Jakarta bukan berdasarkan kepada lembaga survei. "Tapi yang harus diingat bahwa survei itu dinamis, sekarang kita survei besok sudah berubah," katanya.

Sebelumnyan Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan dalam survei yang dirilis telah menunjukan Ahok-Djarot akan kalah dengan Anies-Sandiaga di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Pasalnya, Anies-Sandi memperoleh dukungan sebesar 49,7 persen, sementara Ahok-Djarot hanya sebesar 40,5 persen.

Menurut Adjie, unggulnya Anies-Sandiaga karena suara pemilih Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tidak menyatakan mendukung ke pasangan Ahok-Djarot. Di mana tuturnya, sebesar 63,3 persen suara pendukung Agus-Sylvi dialihkan ke Anies Sandi, sementara Ahok-Djarot hanya mendapatkan dukungan dari pendukung Agus-Sylvi sebesar 12,3 persen.

Namun kendati demikian, masih ada angka sebesar 24,4 persen dari pendukung Agus-Sylvi yang masih belum memutuskan. (jpg)

Read more

Kabar MorningBandara Nguah Rai Investigasi Kasus Narkoba Libatkan Anggota Sekuriti-KABARMORNING

GM Angkasa Pura 1 Ngurah Rai Yanus Suprayogi (dok.kabarnusa)

MANGUPURA- General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi menegaskan pihaknya tengah menyelidiki kasus penyelundupan narkoba ke Jakarta yang diduga melibatkan salah seorang anggota sekuriti Bandara Ngurah Rai..

Yanus menegaskan itu, menyikapi pemberitaan di media massa terkait petugas keamanan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang dikabarkan terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Jakarta.

Ia menyatakan, PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai akan bersikap tegas jika ada jajarannya yang terlibat narkoba  .

�Kabar mengenai petugas sekuriti kami yang diamankan pihak kepolisian, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan bukanlah kepala sekuriti, melainkan bagian dari tim sekuriti,� sergah Yanus dalam keterangan tertulisnya Rabu (8/3/2017).

Saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan hasil penyidikan pihak berwajib dan akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan.

Yanus memastikan, komitmen Bandara Ngurah Rai terhadap narkoba sangat tegas. Apalagi, instansi yang dipimpinnya sudah lama bekerja sama dengan BNN dalam memberantas penggunaan dan pengedaran narkoba di bandara.

Sebelumnya, Bandara I Gusti Ngurah Rai memang telah bekerja sama dengan BNN dalam mencegah masuknya narkoba di lingkungan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Dia mencontohkan, pada bulan Oktober tahun lalu, BNN Provinsi Bali menggelar pemeriksaan narkoba ke seluruh pegawai Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, baik pegawai tetap maupun tenaga diperbantukan.

�Saat ini kami juga sedang melakukan penyelidikan secara internal dan kami tidak main-main dengan hal ini. Jika ada yang terbukti melanggar hukum akan kami tidak tegas, tanpa terkecuali,� tegas Yanus.(rhm)

Read more

Kabar Morning Alfian Tanjung Minta Maaf ke Nezar Patria Soal Tuduhan PKI - KABARMORNING

IDNUSA - Dalam sebuah ceramah Alfian Tanjung beberapa bulan lalu yang menjadi viral di dunia maya, nama anggota Dewan Pers Nezar Patria disebut sebagai kader PKI yang mengikuti rapat terbatas di dalam Istana Negara.

Akibat tuduhan tersebut, Nezar mengajukan somasi kepada Alfian Tanjung. Menanggapi somasi yang dikeluarkan, Alfian Tanjung memohon maaf atas tuduhan yang dikeluarkannya kepada Nezar.

�Secara sportif saya meminta maafkepada Nezar dan masyarakat luas atas apa yang sudah saya sampaikan,� katanya di Gedung Dewan Pers, Rabu (08/03).

Menurutnya Nezar tidak termasuk di dalam kualifikasi kader PKI yang disampaikannya.

�Secara fisik, praktik dan interaksi, Nezar tidak memiliki keterlibatan di Istana,� ujarnya.

Merespon permintaan maaf Alfian, Nezar menyambut dengan baik. �Terima kasih atas sikap yang terbuka dan ksatria terhadap kesalahan dalam memaparkan data atau mengutip sejumlah nama, di mana saya termasuk di dalamnya,� pungkasnya. (pm)

Read more

Kabar Morning Sebut Teten Kader PKI, Alfian Tanjung Berani Buktikan Tuduhannya - KABARMORNING

Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung menanggapi terkait tuduhannya terhadap Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017). Alfian menyebut Teten sebagai salah satu kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

IDNUSA - Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung menyatakan siap mempertanggungjawabkan tuduhannya terhadap Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Alfian menyebut Teten merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) saat memberikan ceramah di hadapan jemaah masjid.

Tidak hanya itu, Alfian juga mengatakan bahwa gedung Kantor Staf Presiden (KSP) yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

Saat ditanya oleh wartawan apakah tuduhan tersebut bisa dibuktikan, Alfian hanya menjawab singkat.

"Siap bisa. PKI bangkit itu the real is come back," ujar Alfian saat ditemui di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Alfian datang ke Dewan Pers untuk menyampaikan permohonan maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria yang disebutnya sebagai kader PKI. Alfian megakui keliru.

Terkait tudingannya terhadap Teten, Alfian enggan untuk memaparkan data-data yang menjadi dasar dari tuduhan tersebut.

"(Data-data) itu off the record," ucapnya.

Menurut Alfian, saat ini kuasa hukumnya tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum atas laporan Teten ke Bareskrim Polri. Alfian menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi segala upaya hukum yang diajukan oleh pihak Teten.

"Sedang kami proses dengan pengacara saya. Nanti kita hadapi," kata Alfian.

Atas tuduhan tersebut Teten telah mengirimkan somasi kepada Alfian. Namun, dua pekan berlalu, Alfian tidak kunjung merespons somasi itu. Maka, Teten melaporkan Alfian ke polisi melalui kuasa hukumnya, Ifdal Kasim.

Ifdal mengadukan dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan menyebarkan konten negatif di media sosial oleh Alfian ke Bareskrim Polri pada Jumat (27/1/2017). (kp)

Read more

Kabar Morning Pengamat: Berbahaya Jika Istana Intervensi untuk Menangkan Ahok - KABARMORNING

IDNUSA - Pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017 akan semakin panas yang akan dilakukan para kandidatnya. Apalagi dengan adanya head to head antara Istana (Jokowi) - Hambalang (Prabowo) - Cikeas (SBY) -  Cendana (Titik Soeharto). Karena saat ini massa pemilih semakin otonom.

"Tapi yang berbahaya apabila Istana melakukan intervensi untuk memenangkan Ahok dengan mengerahkan semua aparat negara dan birokrasi seperi era Orba," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (8/3/1017).

Menurut Aminudin, dalam Pilgub DKI Jakarta media massa terutama TV juga harus diawasi yang menyelenggarakan quick count atau perhitungan cepat. Oleh karenanya proses hitung cepat harus dipastikan independent dari kepentingan apapun. Jika petahana melakukan kampanye yang masif dan melakukan money politic maka terima saja uangnya tapi jangan pilih orangnya.

"Karena terima Rp 200 ribu bisa kehilangan lebih dari Rp 200 juta karena rumah kita bisa kena gusur seenaknya, seperti di Kampung Pulo, Bukit Duri dan Luar Barang," tegasnya.


Sebagai antisipasi, sambung Aminudin maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus berani mendiskualifikasi petahanan jika melakukan kecurangan yang massif dan terstruktur. Diskualifikasi ini sesuai dengan Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Bawaslu telah diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) kepala daerah jika terbukti melakukan praktik money politic," paparnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan dua pasang calon kepala daerah DKI Jakarta sebagai peserta putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 19 April 2017. Kedua pasang calon tersebut adalah calon nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan calon nomor pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

KPU DKI Jakarta telah menyusun jadwal penyelenggaraan putaran kedua melalui Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua. Adapun pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada 19 April 2017. (ht)

Read more

Kabar Morning KPK akan Buka Daftar Nama Penerima Suap EKTP - KABARMORNING

IDNUSA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan akan membuka nama-nama yang diduga menerima uang dalam proses pengadaan E-KTP pada dakwaan persidangan E-KTP di gedung Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Kemungkinan, Kamis 9 Maret akan kita sampaikan nama-nama penting yang menerima suap pengadaan E-KTP," kata Febry di gedung KPK Jakarta, Rabu (8/3).

Febri memastikan, sampai saat ini KPK telah memeriksa beberapa saksi untuk mendalami indikasi pihak-pihak yang diduga mengatur proyek pengadaan E-KTP.

Lanjut Febri, KPK pun sudah memeriksa Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang ikut terseret namanya dalam korupsi proses pengadaan E-KTP. Menurut Febri, KPK banyak menerima informasi dari Nazarudin yang juga sebagai bukti tunggal korupsi pengadaan E-KTP.

"Keterangan Nazarudin merupakan keterangan awal yang cukup penting bagi KPK, yang akan di sampaikan nanti ketika sudah lakukan klarifikasi dan pengecekan," ucap Febri.

Diketahui sebelumnya, Agus Rahardjo Ketua KPK menyebutkan kerugian negara dalam proses pengadaan E-KTP mencapai Rp2 triliun, dari besaran proyek anggaran sebesar Rp6 triliun perkiraan kerugian lebih sampai 30 persen.

Dalam korupsi proses pengadaan E-KTP menyeret nama-nama penting dalam struktur pemerintahan dan juga petinggi-petinggi partai.

(ar)

Read more

Kabar Morning Ganjar dan Olly Disebut Terima Ribuan Dolar dari e-KTP - KABARMORNING

Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo (Foto: kumparan dan Facebook/Ganjar Pranowo)

IDNUSA - Dua nama politikus senior PDIP disebut ikut menikmati uang panas proyek e-KTP. Dua nama itu adalah Olly Dondokambey dan Ganjar Pranowo yang kini sama-sama menjabat sebagai gubernur.

Sumber kumparan yang memegang dokumen pengadilan menyebut, Olly dan Ganjar ikut menerima uang dari proyek e-KTP. Kala itu, keduanya sama-sama duduk sebagai anggota DPR.

�Olly Dondokambey sejumlah 1.200.000 dolar AS dan Ganjar Pranowo 520.000 dolar AS,� kata sumber itu, Rabu (8/3).

Kasus ini bergulir sejak tahun 2011-2012. Kala itu, Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR. Ganjar bersama beberapa anggota Komisi II disebut  menerima uang dari Andi Narogong. Uang dikucurkan agar pembahasan rencana penganggaran proyek e-KTP berjalan lancar.

Saat dikonfirmasi terkait penerimaan uang ini, Ganjar menolak memberikan penjelasan panjang. Dia hanya meminta publik untuk menunggu hingga fakta akan terkuak di persidangan yang akan dimulai besok.

"Kita tunggu saja. Saya pernah dimintai keterangan sebagai saksi kok," kata politikus PDIP itu dikonfirmasi kumparan, Selasa (7/3).

Sedangkan Olly Dondokambey kala itu juga merupakan anggota DPR sekaligus Bendahara Umum PDIP. Olly disebut menerima uang 1,2 juta dolar Amerika Serikat.

Olly yang sedang berada di rumah Megawati menolak memberikan keterangan terkait keterlibatannya di kasus e-KTP. Wartawan yang sudah menunggu lama tidak mendapatkan konfirmasi apapun dari Olly.

Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengaku dirinya sudah tahu beberapa kader PDIP masuk ke surat dakwaan KPK di kasus e-KTP. Hasto menegaskan, nama-nama kadernya dicatut orang-orang tertentu. Dia berkeyakinan, kadernya tidak menerima uang dari proyek e-KTP.

�Kader PDIP sudah klarifikasi bahwa itu tidak benar. Biarkan pengadilan yang membuktikan, proses hukum masih berjalan kita dukung proses hukum,� kata Hasto.

�Begitu banyak nama yang beredar di sosmed kemungkinan ada motif politik, pilkada atau partai. Kami sebagai partai tetap mendukung KPK sepenuhnya,� tegasnya.

Read more

Kabar Morning Rano Karno Disebut Terima Rp 300 Juta dalam Dakwaan Ratu Atut - KABARMORNING

IDNUSA - Gubernur Banten Rano Karno disebut menerima uang Rp300 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten yang masuk dalam APBD dan APBD Perubahan 2012.

"Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa Ratu Atut Chosiyah sebesar Rp 3,859 miliar, menguntungkan orang lain yaitu Tubagus Chaeri Wardana Chasan sebesar Rp 50,083 miliar, Yuni Astuti Rp 23,396 miliar, Djadja Buddy Suhardjo Rp 590 juta, Ajat Ahmad Putra Rp 345 juta, Rano Karno sebesar Rp 300 juta, Jana Sunawati Rp 134 juta, Yogi Adi Prabowo sebesar Rp 76,5 juta, Tatan Supardi sebesar Rp 63 juta, Abdul Rohman sebesar Rp 60 juta, Ferga Andriyana sebesar Rp 50 juta, Eki Jaki Nuriman sebesar Rp 20 juta, Suherma sebesar Rp 15,5 juta, Aris Budiman sebesar Rp 1,5 juta dan Sobran Rp 1 juta," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Afni Carolina saat pembacaan surat dakwaan Ratu Atut di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3).

Namun jaksa tidak mengungkapkan perbuatan Rano Karno dalam proyek di dakwaan tersebut. "Memang tidak diungkapkan di dakwaan tapi kami menemukan catatan pemberian uang untuk yang bersangkutan (Rano Karno) di buku catatan Yuni Astuti. Nanti hal itu yang akan kami buktikan dalam persidangan," kata jaksa Afni seusai persidangan.

Pengacara Atut, TB Sukatma mengatakan bahwa Rano Karno bahkan menerima lebih dari Rp 300 juta. "Memang di dalam dakwaan sudah jelas dibacakan rekan penuntut umum bahwa memang ada aliran dana yang dierima pihak-pihak tertentu, di antaranya adalah Rano Karno. Dalam berkas pemeriksaan lebih dari Rp 300 juta, nanti di persidangan selanjutnya akan disampaikan," kata Sukatma.

Menurut Sukatma, pemberian kepada Rano Karno itu bahkan lebih besar lagi saat mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU). "(Rp 300 juta) ini khusus untuk alkes ya, kalau TPPU (pencucian uang) itu jelas lebih dari Rp7 miliar aliran dana kepada yang bersangkutan, karena perkara alkes terpisah dengan perkara pencucian uang yang terdakwanya adalah TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," tambah Sukatma.

Ia pun meyakini akan ada sejumlah saksi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan membuka aliran penerimaan uang tersebut.

Atut bersama Wawan dalam perkara ini didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten yang masuk dalam APBD dan APBD Perubahan 2012 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan invstigatif BPK pada 31 Desember 2014.

Selain itu, Atut juga didakwa memeras anak buahnya yaitu Djaja Buddy Suhardja sebesar Rp 100 juta, Iing Suwargi Rp 125 juta, Sutadi Rp 125 juta serta Hudaya Latuconsina sebesar Rp 150 juta sehingga seluruhnya sebesar Rp 500 juta untuk biaya pelaksanaan istigasah (pengajian). (rol)

Read more

Kabar Morning Wow! Megawati Akan Hukum Kader PDIP Jika Ahok-Djarot Kalah - KABARMORNING

IDNUSA - Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan.

Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk.

"Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot.

Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot.

"Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles.

Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan.

"Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri). Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles.

Hasil survei

Dari dua hasil survei yang diselenggarakan oleh lembaga survei Median dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Ahok-Djarot menempati posisi kedua setelah pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 46,3 persen.

Sedangkan 14 persen responden lainnya masih undecided atau menyatakan belum memutuskan.

Responden dalam survei ini sejumlah 800 warga DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih.

Survei dilakukan pada rentang waktu dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2017, dengan margin of error sebesar plus minus 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti menentukan sampel dalam survei ini dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi di seluruh kotamadya di Jakarta dan faktor gender.

Sumber pendanaan survei berasal dari dana mandiri pihak Median.

Sedangkan berdasarkan survei LSI Denny JA terkait pasangan cagub-cawagub yang akan bersaing pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, elektabilitas Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinyatakan mencapai 49,7 persen, sedangkan elektabilitas Ahok-Djarot 40,5 persen.

Adapun survei tersebut dilakukan pada periode 27 Februari sampai 3 Maret 2017 terhadap 440 responden dengan cara tatap muka.

Metode yang digunakan yakni multistage ramdom sampling, dengan margin of error survei ini kurang lebih 4,8 persen. Survei diklaim dibiayai anggaran internal LSI. (tn)

Read more

Kabar Morning Tito: Mahasiswa Harus Bersikap Kritis - KABARMORNING

IDNUSA - Kalangan kampus atau intelektual, diharapkan bisa menjadi penyeimbang bagi kelas menengah dan menyuarakan kelas bawah.

Kekritisan para mahasiswa jangan sampai terkikis apalagi di Era demokrasi di bangsa Indonesia yang bhineka ini.

"(Kampus) kalangan intelektual, kalangan kelas menengah. Mereka memiliki daya kritis analisis rasional. Kita harapkan mereka jadi kelas menengah, jangan silent majority," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai memberikan kuliah umum soal Kebhinekaan di Institut Tekhnologi Bandung (ITB) Jalan Ganeca, Rabu (8/3/2017).

Menurutnya, masalah kebhinekaan sangatlah penting, harus dirawat dan dijaga. Apalagi saat ini bangsa tengah menghadapai tantangan internal dan eksternal, salah satunya masalah kesenjangan.

Ia menjelaskan, 71 tahun Indonesia Merdeka masih banyak kesenjangan terjadi. Low class (kelas bawah) sangat besar, walaupun sudah membaik seiring berjalannya waktu. Namun itu bisa jadi satu faktor penyebab ketegangan antar class-class lain, baik menengah ataupun atas.

"Kalangan kampus ini harus bersuara untuk mengimbangi kelas menengah. Menyuarakan kelas bawah dan kalangan kampus memberikan pemikiran profuktif, rasional, metodologis dalam rangka memecahkan masalah kebangsaan ini khususnya masalah Kesenjangan," ujarnya.

Sementara faktor eksternal itu terlihat dengan makin kuatnya demokrasi dan liberalisasi. Satu sisi sangat bagus untuk sistem ceck and balance dalam pemerintahan, sebab peran rakyat untuk membangun sangat besar.

Tapi di sisi lain, sistem demografi bangsa ini masih didominasi oleh kelas bawah, demokratisasi bisa dimanipulasi oleh kelas atas. Sehingga perlu faktor penyeimbang menengah termasuk kalangan kampus, kalangan intelektual.

Ditanya soal kebhinekaan yang berujung lahirnya radikalisme, Tito menyebutkan, radikalisme yang rawan itu yang pro kekerasan. Kalau tidak dibarengi dengan kekerasan itu masih bisa ditoleransi.

"Kalau radikalisme menggunakan kekerasan, bunuh diri, ngebom itu berbahaya. Ini ga boleh terjadi. Nah ini terjadi karena adanya kebebasan tadi. Bayangin dari Internet masuk paham-paham boleh bunuh diri, jihad, dan sebagainya," ujarnya. (il)

Read more

Kabar Morning Jokowi Jadikan Aksi 212 Penarik Investor, Ini Kata Habib Rizieq - KABARMORNING

IDNUSA - Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Muhammad RIzieq Syihab menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang menjadikan aksi 212 sebagai alat untuk menarik Investor.

"Awalnya aksi 212 dianggap makar, tapi sekarang dianggap pembawa investasi. Akhirnya presiden mengakui, bahkan 'dijual' ke luar negeri untuk menarik investasi," ujar Habib Rizieq saat pengajian bulanan di Markaz Syariah Jakarta.

Menurutnya, sikap Presiden tersebut bagus dan perlu disyukuri. "Ini angin segar buat kita, artinya dengan aksi 212 itu mestinya pemerintah bukan menganggap kita musuh, bukan menanggap kita berbuat makar. Mestinya ulama dirangkul dan dijadikan mitra," ungkap Habib Rizieq.

Ia menambahkan, seharusnya energi 212 itu diambil oleh pemerintah sebagai energi kebersamaan untuk membangun bangsa.

Seperti diketahui, gelombang aksi 212 yang dihadiri jumlah massa lebih dari 7 juta orang pada Desember 2016 lalu, menjadi alat bagi Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan investor, bahwa situasi Indonesia aman dan kondisi situasi politik tidak ada masalah.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi terakhir tax amnesty, di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Selasa (28/2) lalu. Jokowi mengatakan, selama ini banyak yang bertanya tentang pengamanan aksi akhir tahun lalu tersebut. termasuk saat ia melakukan kunjungan ke Australia akhir pekan kemarin. (si)

Read more

Kabar Morning Prasetio Dikabarkan Tak Lagi Jadi Ketua Timses Ahok-Djarot, Kenapa? - KABARMORNING

Prasetio Edi Marsudi (tengah)

IDNUSA - Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Prasetio Edi Marsudi, disebut sudah tak lagi menjadi ketua tim sukses (Timses) pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.?

"Prasetio tidak lagi jadi ketua tim pemenangan. Tapi, (diganti) Hasto (Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, red)," ungkap seorang sumber di DPD PDI-P DKI yang enggan disebutkan namanya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Keputusan tersebut, sambung sumber yang juga pengurus di organisasi sayap PDI-P, diambil dalam rapat internal partai Banteng serta dihadiri ketua, sekretaris, dan bendahara di tiap struktur se-DKI. Kemudian, ditetapkan dalam rapat konsolidasi se-Indonesia.

Di sisi lain, lanjut dia, organisasi otonom PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) DKI, misalnya, pun tak dilibatkan ihwal dukung mendukung petahana. Karenanya, di beberapa wilayah, pengurus justru menyatakan memilih Anies-Sandi.

"Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, tidak ada yang dukung (Ahok-Djarot)," pungkasnya.

Diketahui, partai pengusung Ahok-Djarot, PDI-P, Hanura, PPP kubu Djan Fariz, Golkar, dan NasDem, menggelar pertemuan di DPP NasDem, Jl Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin Senin (6/3/2017).

Namun, Prasetio diketahui tak hadir pada kesempatan itu. Dari PDI-P, diikuti Hasto yang tidak tercantum sebagai tim sukses (timses) dan Bendahara Tim Pemenangan, Charles Honoris.

Padahal, timses yang berasal dari partai lain hadir. Misalnya, Sekretaris Ace Hasan Syadzily (Golkar), Wakil Ketua Wibi Andrino (NasDem) dan Muhamad "Ongen" Sangaji (Hanura). Sedangkan perwakilan PPP adalah Humphrey Djemat, kuasa hukum Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Prasetio yang juga ketua DPRD DKI tak nampak saat lima parpol pro-Ahok menemui Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), di bilangan MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa saat lalu.

Pada momen tersebut, rapat pembahasan strategi putaran kedua Pilkada DKI dilakukan pejabat teras. Misalnya, Hasto, Sekjen DPP NasDem Nining Indra Saleh, Sekjen DPP Hanura Sarifuddin Suding, dan Ketum DPP PPP Djan Faridz. Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham, berhalangan hadir karena sedang sakit.

Tapi, ada beberapa timses yang hadir. Yakni, Wibi dan Ongen serta Anggota Bidang Kampanye dan Sosialisasi Ahok-Djarot, Bestari Barus. (ts)

Read more

Kabar Morning Bactiar Nasir dan Ismail Yusanto Batal Ceramah di Seminar UI - KABARMORNING

IDNUSA - Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia batal memberikan materi dalam seminar yang bertajuk "Politik Islam, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme", di Gedung Auditorium AJS Fisip Universitas Indonesia, Selasa (07/03/2016).

Muhammaad Fadhilah, salah seorang Aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan mengukapkan bahwa dirinya mendapat informasi dari orang dekat Ismail Yusanto bahwa juru bicara HTI tersebut mendapatkan pencekalan dari panitia.

"Ini kan diskusi membahas politik islam tapi mengapa orang yang bergerak secara langsung dalam kancah politik islam tidak hadir, saya mendapat informasi dari orang yang terpercaya bahwa Ismail Yusanto dicekal oleh panitia." Tutur Fadhil kepada Teropongsenayan di Mushola Fisip UI.

Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang pihak penyelenggara, Faqih Zuhdi membenarkan adanya pembatalan dua tokoh Islam tersebut.

"Disini ada otoritas yang berbeda (UI). Yang ngundang kan saya, saya juga masih saudara dengan Ismail Yusanto. Kalau yang undang saya, masak saya batalin. Saya yang telepon langsung dia. Bachtiar Nasir itu adek kelas saya di Madinah," tutur Luthfi.

Ketika ditanyakan alasan pencekalan tersebut, Luthfi hanya menjawab secara diplomatis.

"Ada hal-hal yang memang tidak perlu kita ketahui", tuturnya sembari bergegas meninggalkan tempat acara.

Read more

Kabar Morning Afghanistan Ingin Tiru Cara KPK Berantas Korupsi - KABARMORNING

IDNUSA - Delegasi Pemerintah Afghanistan berkunjung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain ingin belajar dari lembaga antirasuah Indonesia, mereka pun berpikir untuk meniru model KPK.

"Kami ingin mempelajari apakah model KPK bisa diterapkan di  Afghanistan. Karena sampai saat ini, Afghanistan belum memiliki badan penanganan korupsi seperti KPK," ujar Menteri Kehakiman Afghanistan, Abdul Baseer Haidari, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Abdul Baseer mengatakan tujuan pertemuan hari ini adalah membawa delegasi dari Afghanistan yang berjumlah 16 orang melihat bagaimana dasar pembentukan KPK. Sehingga kinerja badan serupa di Afghanistan, juga bisa berjalan efektif. Terlebih, laporan PBB menyebut kinerja KPK sukses melawan korupsi.

Saat ini, Afghanistan belum memilki mekanisme untuk mengontrol penggunaan kas negara. Sehingga beberapa laporan menempatkan negara itu sebagai paling korup nomor dua.

Menurut Abdul, saat ini negaranya punya presiden baru. Upaya memberantas korupsi pun mulai timbul meski harus dilakukan dengan kerja keras. "Kami tahu Indonesia dan KPK bekerja keras untuk memberantas korupsi, kami hari ini datang untuk melihat lebih dekat bagaimana mereka bekerja keras untuk memberantas korupsi tersebut," ujarnya.

"Kami harap kami bisa ambil pengalaman dari kunjungan ini untuk menjadikannya sebuah pembelajaran bagi negara kami ke depan terkait penghapusan masalah korupsi dan kami akan senang jika KPK mau bekerja sama dengan kami," imbuh Abdul Baseer. (kp)

Read more

Kabar Morning Hina Dr Zakir Naik, Komedian Pendukung Ahok Bakal Diperiksa Polda Metro - KABARMORNING

IDNUSA - Hinaan yang dilakukan oleh Komedian Ernest Prakasa terhadap dai internasional, Dr Zakir Naik bakal diusut Polda Metro Jaya. Di mana komedian yang merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menghina Zakir Naik sebagai pendana ISIS dan menghina juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, pihaknya bakal mendalami hal itu. "Nanti kita lihat ya, nanti kita cek bagaimana itu (bentuk penghinaan)," ucap dia Selasa  (7/3).

Dia juga berkata, bila nantinya ditemukan ada pelanggaran UU ITE dalam cuitan di Twitter klej Ernest, maka Polro bakal menindak Ernest sama seperti kasus Buni Yani yang juga dijerat dengan UU ITE. "Ya nanti bagaimana fakta hukumnya kita cek ya," sambung dia.

Diketahui, Ernest memang dianggap menyebarkan fitnah karena menyatakan Zakir Naik telah mendanai ISIS. Bahkan, diduga pemain film 'Cek Toko Sebelah' tersebut menghina Wapres Jusuf Kalla lantaran menemui Zakir pada Sabtu (4/3) malam.

"JK dgn hangat menjamu Zakir Naik, org yg terang2an mendanai ISIS. Sulit dipahami,� cuit Ernest di akun Twitter @ernestprakasa.

Ernest menyatakan Zakir Naik mendanai ISIS berdasarkan berita dari Dailymail berjudul �Controversial preacher Zakik Naik�s banned Islamic organisation �gave Rs 80,000 to ISIS recruit who planned Republic Day terror attck� pada 22 November 2016.
�Gw kasih screen capture udah, link berita udah. Klo ga mau percaya ya gapapa. Tp klo blg gw asal njeplak, itu lo bth vocer isi ulang IQ,� tukas dia. (jpg)

Read more

Kabar Morning Dokumen Dakwaan Kasus e-KTP Bocor, Masinton: Kebiasaan Buruk KPK - KABARMORNING

IDNUSA - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyesalkan beredarnya dokumen dakwaan kasus e-KTP beredar di kalangan awak media.

"Membocorkan rahasia negara yang berasal dari KPK bisa merugikan penanganan kasus yang sedang ditangani ataupun informasi-informasi lainnya yang terkait dengan KPK," kata politikus PDIP itu saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).

Banyaknya dokumen rahasia yang diduga bocor dari KPK, kata dia, disebabkan belum adanya sanksi tegas secara etika. Menurutnya, untuk mencegah situasi tersebut terulang, Komite Etik harus berani merekomendasikan sanksi tegas dan mengusut dugaan bocornya berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan tersebut.

"Jika tidak diusut dan diberikan sanksi tegas, publik bisa menaruh curiga bahwa pembocoran dokumen rahasia oleh KPK bagian dari modus permainan KPK membentuk opini ke publik," tegas Masinton.

"Pembocoran dokumen rahasia tersebut adalah kategori malpraktik," imbuh dia.

Menurutnya, sprindik dan BAP maupun surat dakwaan tergolong dokumen rahasia negara.

"Beredarnya dokumen rahasia negara sepertinya menjadi kebiasaan buruk atau trend yang sudah berulangkali dibocorkan oleh aparat penegak hukum di KPK. Hal ini, sebaiknya disikapi secara serius oleh KPK," tandas dia.

Dijelaskannya, pembocoran dokumen yang bersifat rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana.

"Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 juta," terang dia.

Saat ditanya apakah DPR, khususnya Komisi III akan mempertanyakan hal tersebut terhadap lembaga antirasuah tersebut, Masinton mengamininya.

"Kami akan tanyakan ke pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat di Komisi III nanti perihal bocornya dokumen rahasia negara oleh KPK yang sudah sering terjadi," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya beredar dokumen dakwaan kasus e-KTP yang dalam dokumen tersebut menyebut nama-nama sejumlah pejabat dan anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. (ts)

Read more

Kabar Morning Sidang Kasus e-KTP Dilarang Disiarkan Secara Langsung - KABARMORNING

IDNUSA - Proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak akan disiarkan secara langsung oleh televisi.

"Kemarin dengan mengingat sebelumnya pengadilan sudah mengambil sikap bahwa persidangan sekarang tidak boleh live lagi. Jadi peliputan boleh tapi tidak live," kata humas Pengadilan Tipikor Yohanes Priana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Sidang dugaan korupsi e-KTP akan dilangsungkan esok Kamis (9/3/2017) di PN Jakpus dengan majelis hakim terdiri atas Jhon Halasan Butarbutar sebagai ketua, didampingi hakim anggota 1 Franky Tumbuwun, hakim anggota 2 Emilia, hakim anggota 3 Anwar dan hakim anggota 4 Ansyori Syaifuddin.

"Ketua PN Jakpus sudah membuat surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus nomor W10.U1/KP.01.1.17505XI.2016.01 tentang larangan Peliputan atau Penyiaran Persidangan secara langsung oleh media televisi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus," tambah Yohanes yang juga hakim Tipikor tersebut.

Menurut Yohanes, surat keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman saat persidangan kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Wongso.

Menurut Yohanes, bila persidangan disiarkan live maka persidanganlah yang menghadirkan diri ke masyarakat sehingga logika hukumnya menjadi terbalik.

"Boleh direkam tapi di sidang ada etika," jelas Yohanes.

Sidang ini menghadirkan dua terdakwa, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Keduanya sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang membantu penegak hukum untuk membongkar perbuatan pidana.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, ada nama-nama besar yang akan disebut dalam dakwaan itu.

"Ya nanti Anda baca saja, Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar karena namanya yang disebutkan banyak sekali," kata Agus pada 3 Maret 2017.

Ada tokoh-tokoh besar yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, antara lain Ketua DPR Setya Novanto, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013 Ganjar Pranowo, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR M Jafar Hafsah, mantan pimpinan Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Komisi II sejak 2009 hingga Januari 2012 Chairuman Harahap, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan sejumlah anggota DPR lain. (ts)

Read more