IDNUSA - Aksi walk out pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat saat rapat pleno KPUD DKI, menimbulkan kontroversi. Banyak kalangan, menilai negatif sikap kedua paslon tersebut.
?Politikus Gerindra, Muhammad Taufik menilai, keluarnya Ahok-Djarot dari rapat pleno KPU DKI sebagai tindakan berlebihan. Menurut Taufik jika acara memang dianggap telat, Ahok-Djarot tak perlu menunjukkan sikap keras. "Saya kira berlebihan. Pakai marah-marah di depan orang. Gitu ya,� kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Taufik menyebut, aksi walk out pasangan Ahok-Djarot itu merupakan bentuk kekhawatiran jelang pelaksanaan putaran kedua Pilkada Jakarta "Dia panik. Makanya jadi temperamen," kata dia.
Adapun Ahok-Djarot mengklaim, walk out dilakukan dengan alasan molornya acara rapat pleno sehingga membuat rencana bertemu dengan pihak lain ikut terlambat.
Menurut Taufik, jika memang ada rencana lain, paslon Ahok-Djarot tidak perlu hadir rapat pleno. Terlebih, rapat ini bisa diwakili oleh tim sukses pemenangannya. "Tiba-tiba walk out. Alasan dia mau ada undangan di masyarakat. Ya harusnya tinggal pilih aja dia mau dateng kemana," ucapnya.
"Kata Pak Djarot, Ahok sudah jadi Basuki. Sekarang jadi Ahok lagi. Pas debatkan gitu. Pak Djarot bilang Ahok sudah jadi Basuki, terus sekarang jadi Ahok lagi, gitu," tutur Taufik.
Paslon petahana Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, Ahok dan Djarot meninggalkan rapat pleno KPU DKI sebelum acara dimulai. Acara rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Borobudur pada Sabtu (4/3/2017), sedianya dimulai pukul 19.30WIB. Namun hingga pukul 20.00WIB acara tak kunjung dimulai.
Ahok-Djarot mengklaim acara yang terlambat membuat mereka kehilangan waktu untuk melakukan agenda lain. Bahkan, atas persoalan itu Paslon Ahok-Djarot walk out mengklaim anggota KPUD tidak profesional. Sedianya rapat pleno
Bukan Pemimpin
Sementara itu, pengamat politk Hendri Satrio menilai aksi walk out pasangan nomor dua tersebut sebagai sikap yang tidak tepat dilakukan calon pemimpin yang sedang mengikuti proses tahapan pemilihan.
"Meskipun penyelenggara lalai, sebagai calon petahana Ahok-Dajrot idealnya memberikan contoh bahwa pemimpin juga bersikap menunggu," ujar Hendri di Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Terpisah, Ketua KPU DKI Sumarno membantah tudingan acara telat yang disematkan ke pihaknya. Ia menjelaskan tim pasangan nomor dua telah memesan tempat yang berbeda tanpa diketahui oleh pihak KPU DKI. Padahal, kata Sumarno, pihaknya sudah menyiapkan ruangan VIP untuk Ahok-Djarot.
"Kita sudah siapkan tempat khusus VIP khusus seperti waktu debat. Makanya kami heran kenapa mereka justru menunggu di ruangan lain yang tidak diketahui anggota kami,� ujarnya seusai pengumuman hasil dan launching putaran kedua Pilgub DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu malam (4/3).
Sumarno sempat menanyakan soal kehadiran semua pasangan calon yang diundang itu. Informasi yang diterimanya, belum semua pasangan calon hadir. Sebab, pasangan Ahok-Djarot tidak ada di ruangan yang disiapkan KPU, yakni di ruangan VVIP. �Saya kan nunggu di sana. Enggak ada Pak Ahok, cuma ada Pak Anies-Sandi,� kata dia.
Ternyata, Ahok-Djarot berada di ruangan lain yang bukan disiapkan oleh KPU. Karena itu, KPU tidak mengetahui pasangan Ahok-Djarot yang sebenarnya sudah hadir di hotel. �Enggak ngerti kalau sudah menunggu,� ujar dia.
Sementara itu, pihak pasangan calon Ahok-Djarot menilai KPU DKI tak profesional. Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Ahok-Djarot, Mohamad Ongen Sangaji, mengaku kecewa dengan kinerja penyelenggara pemilu.
Menurut dia, seharusnya event penetapan pemenang putaran kedua yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat itu, dapat berjalan sesuai waktu undangan. Namun, ternyata malah ngaret sampai satu jam lebih.
"Kami kan agenda tidak hanya undangan KPU. Ada pertemuan dengan warga dan lain-lain. Jadi, wajar Ahok melakukan keluar arena," kata Ongen di Jakarta, Minggu (5/3/2017). (ht)
0 comments